Menatap BEM Undip 2018 Kita

 

Seperti biasa, bulan November selalu menyeritakan kita banyak hal dengan segala caranya. Di Undip sendiri, bulan November selalu menjadi panggung etalase politik yang mengobral seluruh janji dalam bentuk visi-misi antar kandidat yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin lembaga eksekutif mahasiswanya. Nama panggung itu kita sebut sajalah sebagai Pemira.

Meski seberapa lantang dan tingginya nilai tawar visi dan misi yang diajukan, tetap saja, dari tahun ke tahun ya kandidat kader dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) lah juaranya. Dengan segala legitimasinya bahwa manusia itu haus kekuasaan[1] yang kemudian dianggap sebagai substansi normal, saya pun mengakui kehebatan sistem kaderisasinya yang kontinu dan mantap terbukti hasilnya. Dengan tak ingin suudzon mengenai nilai etis atau tidaknya sistem kaderisasi yang mereka lakukan, tapi rasanya enak kalau jadi kader KAMMI di Pemira. Auto-win alias otomatis.

Pemira tahun ini sangat menarik. Setelah di awal kuartal tahun ini kita mengetahui bagaimana tingginya intensitas politik melalui Pilkada DKI silam dengan segala hingar-bingar ke-kufr-annya, kini situasi yang sama hadir terjadi di Pemira Undip tahun ini.

Jonris namanya, ia berpasangan dengan Usman. Bagi saya, ia benar-benar seorang “koboi” dengan keberaniannya yang saya konotasikan sebagai langkah nekatnya untuk adu suara dengan Aab-Ibad yang merupakan kader KAMMI[2] sang juara abadi di kancah politik mahasiswa Undip. Jonris di sini tidak bermuluk-muluk untuk menjadi koboi dengan pakaian dan sepatu koboinya, serta kuda yang diiringi dengan lagu country-nya.

Hanya satu yang membuatnya pantas dijuluki koboi, jubah relijinya yang ia kenakan sebagai penanda dia seorang non-muslim.

Bila kita berkilas balik bagaimana Pilkada DKI dengan isu SARAnya yang berkembang mampu menggagalkan niat Gubernur petahana dengan segala hasil dan kualitasnya yang ia bawa. Tentu sudah pastilah di Undip terjadi hal yang sama. Meski saya rasa tidak akan ada aksi “Demo 7 juta ummat” di Undip, tapi jentik bujukan melalui bibir ke bibir berupa ucapan eksklusif fasisme atas nama reliji sudah absolut secara sporadis nyata terjadi hingga membutakan visi-misi yang dibawa.

Dengan tanpa mengerdilkan, ataupun mendiskreditkan masing-masing calon untuk menurunkan elektabilitasnya. Apa yang akan saya bahas di sini adalah menarik untuk kita gunjingkan sebagaimana Jonris-Usman dan Aab-Ibad menyampaikan apa yang menjadi buah pikir mereka untuk BEM Undip dan mahasiswa Undip pada mimbar bebas di Dome FEB Undip pada 7 November silam.

Mengenai Visi-Misi dan Ambisiusitas Masing-Masing Calon

Menarik untuk kita bahas di sini mengenai visi misi masing-masing calon. Bagaimana ambisiusitas mereka untuk memiliki niat mennjadi bagian untuk perubahan Undip. Entah nantinya akan berkembang atau mengalami stagnansi, dari mimbar bebas ini kita sudah bisa melihat kualitas masing-masing calon. Yang pertama adalah Jonris sebagai nomor urut 1. Menggebu-gebu untuk menghidupkan pergerakan Undip untuk melawan birokrat yang tak kunjung transparan dan segala caranya untuk memeras mahasiswanya demi pembangunan Undip.

Tak ingin meremehkan di awal, namun pada kenyataannya sebenarnya inilah yang dibutuhkan di Undip. Selama ini kita kehilangan taring di depan birokrat, namun bagaimana selama ini kita mampu “tajam” menghadapi birokrat apabila diskusi dan kajian saja dengan iklim se-sepi ini? Karena memang selama ini BEM Undip lebih banyak membawa diskusi atas dasar plot isu sebagai Koordinator Isu (KORSU) dari BEM SI nya dengan membawa isu energi. Tetapi apakah itu yang selama ini menjadi aspirasi kita?

Sebenarnya inilah yang saya katakan betapa ambisiusnya seorang Jonris untuk benar-benar mewujudkan aspirasi dari mahasiswanya sendiri dengan melawan kungkungan sistem di bawah naungan BEM-SI yang kerap aksi dengan gagah berani gulingkan Jokowi kemudian dipentung apparatus negara. Jonris juga mengatakan siap untuk keluar dari BEM-SI. Tindakan berani, namun terealisasi tidaknya adalah hal belakangan, semoga saja kalau terpilih bisa mewujudkannya.

Sementara Aab-Ibad yang mungkin[3]menyinggung ranah pergerakan secara dangkal. Dan apabila mereka menyinggungnya secara dalam, sungguh saya kebingungan bukan kepalang bagaimana orang yang tak pernah terlibat santer aktif di ranah pergerakan mampu menyinggung hal-hal pergerakan. Apalagi sampai bawa-bawa misi untuk menghasilkan kajian yang tajam. Bukan bermaksud untuk besar kepala, namun sungguh sangat lucu apabila hal ini dibahas lebih lanjut. Di tahun 2017 saja, saya belum pernah liat jambang menggoda si Aab untuk duduk bersama dalam sebuah diskusi mahasiswa dalam isu pendidikan.

Selain itu yang saya dengarkan dari Aab-Ibad adalah bagaimana mereka membahas green campus dan segala tetek-bengek ihwal globalisasi. Sehingga hal ini memberikan saya suatu gambaran akan muara dari sebuah sintesis. Mereka ini rektor atau mahasiswa? Mau memerbaiki tiap-tiap trotoar atau bagaimana? Berdamai dengan pikiran, saya menduga saja mereka kelak akan menanam bibit pohon besar-besaran untuk mewujudkan green campus dan mencegah globalisasi dari Undip untuk Indonesia hingga dunia.

Stand Ekstra Pada Orientasi Doktrinisasi Maba (ODM)

Penulis menimbang benar mengenai urgensi kelayakan sub-judul ini dibahas. Berdasarkan 26/DIKTI/KEP/2002 mengenai pelarangan organisasi ekstra kampus (ORMEK), tentu apa yang terjadi dengan dibukanya salah satu stand ORMEK yang membagi-bagikan biskuit dan sirup[4] untuk kemudian menuliskan identitas personal pada lembar kertas yang disediakan adalah tidak patut untuk terjadi. Dengan segala kelonggaran regulasi yang sudah ditetapkan, segala argumen legitimasinya dibela mati-matian oleh masing-masing kadernya.

 

Memang benar, kalau kita berbicara secara regulasi panitia mengenai stand tersebut adalah legal dan SK yang dikeluarkan DIKTI salah satu wujudnya adalah tidak bolehnya ORMEK untuk mendapatkan sekretariat atau ruang di kampus. Namun menimbang dari nilai etis, tidak sepatutnya mahasiswa yang belum mengerti apa-apa, dalam hal ini maba, oleh karena ia adalah orang yang baru berkecimpung dalam ranah perkuliahan diberi doktrin dan pengarahan secara terang-terangan seperti itu.

 

Kalau kita menimbang adil atau tidaknya. Kalau juga pada saat itu memang panitia berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, kesempatan seluas-luasnya seharusnya diberikan kepada seluruh ORMEK yang berada di Undip. Hal ini sudah menjadi perbincangan dan perdebatan lampau antara elit-elit politik mahasiswa Undip sebelumnya, akan terlalu panjang lebar apabila saya bahas di sini.

 

Apa yang menjadi jawaban Ibad adalah sangat mengecewakan. Ia menyatakan bahwa kejadian atau yang saya sebut sebagai tragedi akan penistaan kegiatan OSPEK ini adalah sesuatu yang “wajar”. Ibad dalam pernyataannya secara terang-terangan mengaku sebagai kader KAMMI. Ia membenarkan tragedi tersebut. Kemudian ia membahas bagaimana mahasiswa secara historis adalah berasal dari ORMEK kampus dan segala argumennya yang menurut saya kurang pas sebagaimana ia seakan menjadi soko guru ORMEK mahasiswa dan KAMMI baru muncul pada tahun 1998. Sementara itu kalau kita benar-benar belajar sejarah, HMI adalah awal dari pergerakan mahasiswa dalam wujud ORMEK yang pendiriannya oleh salah satunya diprakarsai Lafran Pane.

 

Kemudian di lain sisi, Jonris menyampaikan bahwa ia sebagai Wakil Ketua Orientasi Diponegoro Muda (ODM) bersikeras bahwa ia adalah orang pertama yang sangat menentang hal itu. Melepaskan praduga bahwa ia adalah kandidat dari non-ekstra, ia sangat kecewa akan adanya tragedi semacam itu dan tak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada tahun depan apabila ia keluar sebagai kandidat yang terpilih dalam Pemira tahun ini.

 

Kedua jawaban dari paslon ini cukup memuaskan dan dapat saya simpulkan. Apabila Aab-Ibad ini terpilih, maka untuk tahun depan pun tragedi ini akan terjadi lagi akibat opini wajar yang telah diucapkan Ibad. Sehingga memang pantas dan cocoklah apabila ODM ini merupakan akronim dari Orientasi Doktrinisasi Maba. Namun semua kembali pada pandangan publik.

 

Presiden atau Ketua BEM? Dan Segala Maha Suci Instruksi Presiden

 

Membahas nama, tentunya perlu dikaitkan dengan aturan dan landasan filosofis sebelum jauh ke mana-mana. Sebagaimana kita ketahui, Jadug sebagai maha Presidennya menggunakan nama Presiden meski BEM Undip adalah bukan berbentuk Keluarga Mahasiswa (KM). Dan sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART BEM Undip yang menyebutkan bahwa secara landasan dasar adalah sebutan Ketua BEM bukan Presiden.

 

Dalam mimbar bebasnya, Jonris mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan nama Presiden BEM dengan beralasan bahwa sebenarnya tidak perlu untuk melakukan peningkatan citra keluar sementara di dalamnya saja masih terseok-seok. Berbeda dengan Jonris, Ibad yang pada saat itu lebih banyak bicara ketimbang Aab, mengatakan akan bersikukuh menggunakan nama Presiden dengan segala argumennya yang menurut saya menyimpang dari PPO GBHK dan juga AD/ART BEM Undip.

 

Menarik benang sebagai kilas ke belakang, BEM Undip 2017 dengan sang maha Presiden Jadug sebagai pilot dari organisasinya menggunakan nama Presiden. Entah atas dasar filosofis apa dia mampu meyakinkan dia untuk menjadi seorang Presiden dari masing-masing mahasiswa Undip[5] yang berada di bawah naungannya, tetapi jelas, barangkali memang ada landasan dan faedahnya tersendiri.

 

Tak lama sekitar satu bulan dari sekarang bagaimana sang maha Presiden Jadug dapat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melarang pengurus BEM Undipnya untuk terlibat sebagai salah satu tim sukses (timses) dari masing-masing calon pada Pemira tahun ini. Dengan segala tindakan untuk tidak menutup-nutupi kebenaran dari realitas obyektifitas, Presiden kita satu ini nampaknya sangat tidak ingin ada kegaduhan yang sebenarnya tidak gaduh dalam internal BEM Undip. Bagaikan gajah tak terlihat di depan mata, Jadug melupakan bahwa ada menterinya yang merupakan timses dari salah satu kandidat di Pemira Undip tahun ini.

 

Sehingga kita akhirnya bisa mengerti, bahwa benang kesimpulan dari pemakaian nama Presiden ini adalah agar tepat nantinya dalam seluruh kondisi, contohnya penerbitan Inpres. Tidak mungkin juga nantinya dari salah satu calon yang terpilih ini menerbitkan surat instruksi seperti apa yang sang maha Presiden Jadug lakukan. Karena bisa saja, Intruksi Ketua (Inket) tidak mengundang birahi apabila digunakan dibandingkan dengan Inpres.

 

Kembali lagi saya tekankan di awal, dengan tanpa menurunkan elektabilitas masing-masing calon saya menyampaikan hal ini oleh karena berdasar dari argumen yang diajukan oleh mereka dalam mimbar bebas yang sudah-sudah.

Si Koboi, Jonris, tentunya memiliki niat yang baik untuk menjadi pilot BEM Undip selanjutnya meski ia tentu tahu akan dihadapi segala macam intervensi dan argumentasi ayat suci. Begitu juga dengan Aab, tentu untuk menjadi seorang pemimpin tak akan merelakan hal yang buruk terjadi pada organisasinya yang akan ia terbangkan kelak.

Kini keduanya menjadi tumpuan harapan mahasiswa Undip. Siapapun yang terpilih, pastinya kita selalu berdoa agar nantinya BEM Undip semakin menjadi wadah aspiratif yang benar-benar bergerak berdasar keresahan mahasiswanya, bukan segelintir golongan yang membenangi tali-talinya yang akan menjadikannya sebagai boneka. Yang lebih baik dibandingkan sang maha Presiden dan juga Political Engineering dengan kata ‘elegan’ nya yang terlihat banal saat ini. Yang sangat kontra-revolusioner akan Revolusi Pendidikan.

 

Referensi:

[1] Berdasarkan ucapan saat memanas dan maraknya polemik stand ekstra di ODM oleh salah satu kadernya yang take tis .

[2] Ibad mengakui sendiri hal ini pada mimbar bebas Pemira Undip di Dome FEB dengan mengatakannya secara lantang dan yakin sebagai kader KAMMI.

[3] Saya katakan dengan menggunakan kata mungkin di sini adalah sebab akibat sistem suara yang menggema sehingga mengaburkan suara di lokasi mimbar bebas.

[4] Penulis mengatakan ini berdasarkan keterangan asli kehadiran penulis di tempat kejadian.

[5] Hal ini jelas, dalam pembahasan AD/ART BEM Undipnya ia menekankan untuk menganggap bahwa mahasiswa Undip adalah sebagai anggota dari BEM Undip .

Advertisements

Besar-Besaran Burung Lewat ODM

This slideshow requires JavaScript.

Setelah melalui sebuah ‘keberhasilan’ pada Orientasi Diponegoro Muda (ODM), kini muncul mandat dari birokrat Undip untuk mengadakan orientasi yang kedua dalam rangka penyambutan Presiden Jokowi. Kedatangannya membuat kampus getol untuk memerbaiki protokol jalanan di lingkungan kampus terutama jalan menuju stadion. Lampu penerangan yang sebelumnya tak kunjung dipasang  dan membuat resah penghuni rusunawa yang terletak dekat dengan stadion akhirnya terang juga. Entah sebagai langkah perbaikan citra oleh birokrat atau bukan, saya sendiri cuma bisa mengatakan alhamdulillah ada Jokowi.

Seperti yang saya katakan di awal. Keberhasilan menggunakan tanda petik yang artinya dalam kamus redaksional mengatakan bahwa bukan makna yang sebenarnya akan saya bahas di sini. Tentu perkataan saya akan memicu pro-kontra dari kolega pembaca sekalian. Baiklah kita lihat dari bagaimana keberhasilan ODM ini mampu disiarkan di media nasional dengan formasi wilayah kepulauan Indonesianya, saya akan berdamai dengan hal itu. Berhasil dan terkenalnya formasi ini, sampai-sampai menimbulkan kecemburuan dengan diakuinya oleh beberapa golongan sebagai perayaan milad salah satu ormas yang pemimpinnya mencetak rekor umrah terlama. Salut.

Tetapi ketika keberhasilan ini kita nilai dengan penyertaan rekor MURI rak buku berbentuk burung garuda dengan tinggi berkisar 6 meter, sudah pasti saya akan menolaknya dengan argumen-argumen aposteriori yang lanjut tersampaikan dalam tulisan ini.

Berbagai prasangka muncul mengapa Undip membuat rak buku untuk disetor sebagai rekor MURI. Prasangka paling santer beredar salah satunya adalah untuk memerbaiki citra kampus setelah sebelumnya dihebohkan dengan isu poster ‘Garudaku Kafir’. Saya mengajak para pembaca untuk mengingat bagaimana manisnya senyum rektor dan ‘perwakilan mahasiswa’nya dengan ketua dan wakil BEM kampus‒yang sangat enggan untuk saya sebutkan namanya dalam situasi apapun dan kapanpun‒saat berbangga diri dengan raihan rekor MURI atas rak buku tersebut.

Dengan menyampaikan opini pribadi saya, saya setuju apabila rak buku ini nantinya memang akan menjadi simbolis Undip sebagai kampus Pancasila‒yang disebut-sebut sama dengan kampus sebelah, UGM. Tentunya, pengadaan rak buku tersebut memakan biaya yang tak remeh. Dari situ lah persetujuan saya mengantarkan harapan agar nantinya rak ini dapat digunakan, dipelihara, dan dinikmati sebaik mungkin oleh mahasiswanya.

Ternyata 2 (dua) bulan adalah waktu yang cukup untuk mematahkan harapan dan kepercayaan saya. Rak buku tersebut ternyata dibiarkan dan dipaksakan lapuk oleh alam di belakang gedung birokrat Undip yang megah. Kita sebut saja ‘Garuda Oleng’, memang terdengar sensitif dan keji apabila saya mengatakannya seperti itu, namun apa yang dapat saya perbuat apabila birokrat kampus memaksakan saya untuk mengatakan itu dengan kondisi riil hasil rekor yang terbengkalai?

Hal ini mengundang pertanyaan, apakah pembuatan rak buku ini hanya mengejar prestis rekor semata tanpa memerdulikan kebermanfaatannya? Jika memang itu tujuannya, alangkah baiknya jika hal ini ditimbang kembali agar anggaran yang digunakan dapat dialokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat, seperti, kelayakan fasilitas Sekolah Vokasi (SV).

Pengejaran nilai prestis semata melambangkan dari gaya hidup seorang hedonis. Dalam hedonisme, orang-orang menganggap atau menjadikan kesenangan itu sebagai sendirinya. Menurut Bertrand Russel (2004), seorang filsuf Britania Raya, hedonis egoistis adalah hedonisme yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin. Dalam hal ini, ‘Garuda Oleng’ yang menjadi obyek hedonis menjadi lambang kepuasan semata untuk menunjukkan eksistensi dengan mereduksi nilai-nilai esensi dari penggunaan dan kebermanfaatannya.

Dalam ajaran agama apapun, sikap hedonisme ini jelas melanggar prinsip hidup asketisisme yang ditanamkan pada masing-masing individu untuk berperilaku dan memraktikkan kesederhanaan. Tidak akan saya sebutkan bahwa kejadian ini adalah sebuah pelanggaran terhadap agama, namun sudah menjadi kewajiban bagi orang yang memanggul iman untuk selalu berefleksi akan tindakannya.

Alangkah lebih baiknya apabila segala hal kemegahan yang kita tampilkan menjadi langkah peduli kita akan esensi dan kebermanfaatan. Hal ini berlaku kepada Undip, semoga saja perbaikan fasilitas seperti penerangan jalan tidak hanya bersifat seremonial jika terdapat kehadiran orang berpengaruh saja ke Undip, melainkan sudah sepantasnya mahasiswa dengan beban uang kuliahnya mendapatkan fasilitas selayaknya kapan saja. Kalau melulu bersifat seremonial, saya berharap setiap hari Jokowi datang ke Undip, supaya kelayakan fasilitasnya terjaga selalu, hehe.

Sehingga kita tidak perlu lagi berpadu dalam sebuah kompetisi akan ukuran dari sebuah obyek yang dijadikan rekor MURI. Karena sesungguhnya size doesn’t matter apabila tidak memberi kepuasan dalam perwujudan esensi. Lalu perihal besarnya burung? ‘Cukup kamu dan pasangan yang tahu.’

 

Harga Pangan Stabil, Mahasiswa Menye-Menye “Jahit Mulut”

 

”Alhamdulillah dek, lebaran kali ini harga pangan nggak ekstrem kayak dulu-dulu”

Semburat senyum tampak indah dari raut muka ibu saya. Kata-kata yang mengindikasikan puas akan kinerja pemerintah keluar tanpa ragu dari ucapan ibu saya pada dua hari setelah hari raya Idul Fitri tahun ini. Hal ini sangat berbeda, di mana biasanya ketika menjelang lebaran, ibu saya sudah ngomel-ngomel gusar sepulangnya dari pasar. Tentu, omelan tersebut berisi tentang keluhan harga pangan yang naik tak lazim di pasaran.

Kalau kita telisik lebih dalam dan melakukan perbandingan. Memang, harga pangan pada lebaran kali ini dapat dikatakan lebih relatif stabil apabila dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Lantas tak heranlah apabila Jokowi memberi apresiasi kepada Enggartiasto Lukita dan Amran Sulaiman selaku Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang memiliki andil besar terhadap kesuksesannya dalam menjaga harga pangan agar tetap stabil.

Bergulat dengan data, sedikit akan saya paparkan melalui data yang dilansir melalui laman katadata.com, bahwa selama bulan Ramadan, sebagian besar harga komoditas pangan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,8 persen. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan strategis (PIHPS), kenaikan tertinggi dialami oleh bawang merah yang naik hinga 20,91 persen.

Jika pada lebaran tahun lalu harga daging sapi dapat mencapai pada titik harga 170 ribu rupiah per kilogram, berbeda dengan lebaran tahun ini, harga daging sapi tertahan pada level 110 – 120 ribu rupiah per kilogram. Dan patut kita ketahui, kondisi harga jual ini merupakan yang termurah dalam 10 tahun terakhir pada musim puasa dan lebaran.

Keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilnya harga daging semakin tampak melalui ucapan Syarkawi selaku Ketua Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan, “Sementara, secara keseluruhaan pada Mei dan Juni 2017 ini, total kebutuhan daging sapi Indonesia diproyeksikan hanya mencapai 64 ribu ton, sedangkan pasokan diprediksi mencapai 82 ribu ton. Jadi harganya tidak akan naik karena stoknya masih ada surplus.”

Hal ini jugalah yang memicu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, berani memerkirakan laju inflasi sepanjang Ramadhan atau Juni tahun ini hanya 0,39 persen. Proyeksi ini menunjukan angka yang paling rendah sejak puasa tahun 2007 atau dalam satu dekade terakhir. Sesuatu yang tak dapat kita hindari untuk kita sebut sebagai prestasi.

Harga Pangan, Mahasiswa Menye-Menye, dan Refleksi Awal Tahun 2017

Bagi saya, topik ini penting untuk saya angkat mengingat bagaimana asa mahasiswa menggugat pemerintahan pada awal tahun 2017. Mari kita melatih ingatan secara ringan, kita ingat bahwa pada awal tahun, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi seluruh Indonesia menggembar-gemborkan akan kegagalan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai akan menyengsarakan rakyat.

Para mahasiswa yang terbakar dalam api semangat ini saya nilai sangat berani untuk menyuarakan suara mereka. Mereka bahkan melibatkan nama rakyat dalam aksinya yang lanjut mereka namai aksi mereka menggunakan 3 (tiga) digit angka yang terkenal digunakan dalam aksi-aksi yang katanya bela salah satu religi di bumi pertiwi ini.

Entah sudah melibatkan rakyat atau belum. Namun apabila menyangkut sebuah tagline, tentunya hal tersebut perlu dirundingkan dulu dengan unsur subyek yang bersangkutan – dalam hal ini rakyat. Apalagi bawa-bawa nama “Reformasi Jilid II”, hal tersebut terdengar kocak di telinga saya. Saya membayangkan mahasiswa angkatan ini akan kembali menduduki gedung jenaka Senayan untuk berdiri di atapnya yang berwarna hijau. Heroik.

Apa yang menjadi kegarangan mereka pada saat itu ada salah satunya menyangkut kenaikan harga cabai. Harga cabai yang meroket kerap mereka ungkit sebagai biang kegagalan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Unik, mungkin saja pemerintah pada saat itu memang lemah dan belum memiliki solusi pamungkas dalam menetralkan situasi yang dikuasai oleh pengepul nakal, bisa saja ini adalah faktor stok yang kurang akibat gagal panen terkait cuaca yang ekstrem pada tahun lalu. Semuanya saling lempar.

Entah apapun yang terjadi, mungkin saja mahasiswa-mahasiswa ini memrotes mengenai cabai yang mereka nilai sangat punya peran sangat vital bagi kehidupan mereka. Bisa saja mereka takut kehilangan kesempatan untuk memakan ayam geprek yang notabene membutuhkan banyak cabai dalam satu porsinya. Tapi itu hanya asumsi saya pada saat itu.

Dalam kaitannya dengan lebaran tahun ini, sikap mereka (mahasiswa menye-menye) sangat berbeda. Pemerintah kali ini dapat dikatakan secara relatif berhasil menstabilkan harga pangan secara menyeluruh, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan, cabai yang notabene bukan kebutuhan pokok, pada saat itu mampu menjadi amukan amarah mahasiswa. Hal ini seakan-akan membuktikan kebenaran ucapan bahwa “gagal dicaci, sukses tak dipuji” benar menjadi perilaku yang terbukti dilakukan oleh bangsa ini. Apalagi mahasiswa adalah cerminan bangsa pada esok hari.

Maklum, mungkin saja saat itu memang baru terjadi penggantian kepengurusan oleh kebanyakan organisasi mahasiswa kampus. Mereka jadi lebih mengejar eksistensi ketimbang esensi. Alih-alih menunjukkan eksistensi kepada “rakyat”, mereka sukar untuk menyadari kenyataan bahwa mereka sebenarnya sudah dan lebih ditindas oleh birokrasi kampus. Dari sini, timbul suatu dilematis yang timbul akan prioritas pilihan, untuk yang katanya “rakyat” atau lebih berfokus kepada perjuangan mahasiswa internal melawan birokrat sebagai penindas dalam klandestinitas.

Keterasingan Minoritas Di Negerinya Sendiri

Idam01

Fenomena putusan vonis terhadap Basuki Tjahja Purnama – lanjut dipanggil Ahok – telah berhasil secara masif menggugah rasa simpati masyarakat terhadap sosok yang bisa dibilang fenomenal, namun juga kontroversial. Hal ini jelas terlihat dari maraknya aksi 1000 lilin di belahan kota-kota Indonesia, maupun banyaknya tulisan yang diunggah oleh netizen di sosial media. Dari orang yang tak mengerti hukum, secara instan menjadi ahli hukum hanya dengan menganalisa sedikit akan kontroversi putusan hakim yang menjatuhkan Pasal 156a. Tak luput dari itu, kekuatan argumentasi  mereka ditonjolkan melalui kolom komentar sebuah tulisan opini.

Melihat fenomena ini, saya tidak banyak berkomentar. Saya pun menahan diri untuk tidak membuat tulisan tandingan bagi mereka yang saya rasa terlalu kolot untuk memahami merebak luasnya fenomena tersebut. Namun apa daya, toh akhirnya saya menerbitkan tulisan ini. Tetapi tulisan ini tidak akan memandang dari sisi adilnya putusan vonis yang dijatuhkan pada Ahok, tulisan ini akan lebih bersudut pandang pada seorang minoritas yang semakin merasakan keterasingan di tempat di mana ia tinggal. Harapan saya tidak muluk-muluk. Semoga budaya literasi mereka tetap terjaga, tidak surut akan berakhirnya fenomena yang telah terjadi.

Pantikan Tulisan Saya

Akhir-akhir ini saya merasa cukup tercengang setelah menghadiri sebuah diskusi di wilayah kampus yang mengangkat tema diskusi mengenai Ahok. Sebelumnya, hati kecil saya pun berkata, “Ahok lagi, Ahok lagi, ah bosan!” Tetapi tetap saja jiwa saya tidak bisa menuruti rasa bosan tersebut. Menghadiri diskusi tersebut, rasa antusias saya menjulang tinggi. Saya membayangkan berada di dalam sebuah diskusi di mana terdapat dua arah pemikiran di mana menimbulkan proses dialektis yang seru. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tak apa.

Pada saat awal mendatangi diskusi, saya pun sudah sedikit heran. Diskusi ini sangat berbeda dan menggugah rasa bertanya saya. Diskusi di mana biasanya para peserta melakukannya dengan pola tersentralisasi pada salah satu pemantik, ataupun berbentuk lingkaran agar semua dapat sama rata terdengar volume suaranya. Pada diskusi kali ini dilakukan dengan pola di mana laki-laki mengerubung berbentuk lingkaran dan berada dekat dengan pemantik dan perempuan berada di luar lingkaran dan membentuk sebuah kotak yang berada di belakang barisan cowok. Entah apakah ini sebuah budaya yang saya harus maklumi atau memang harus tetap dipandang sebagai sebuah anomali di mata saya. Saya tak ingin menentukan sikap.

Dari situ, antusiasme saya langsung merosot turun namun tetap saja saya mengikuti diskusi itu. Ditambah lagi melihat dari kajian yang diedarkan saat sesi diskusi, saya langsung paham bahwa diskusi ini akan berjalan satu arah saja. Meski sepertinya hanya saya sendiri yang memiliki pemikiran berbeda, tapi pada saat itu saya enggan untuk melakukannya. Itu sama saja seperti 1 dibanding 25. Saya sedang tidak berminat untuk menjadi seorang Sparta pada saat itu.

Dari diskusi ini, ada satu hal yang saya soroti secara mendalam. Bukan mengenai adilnya vonis Ahok, namun adalah bagaimana kuatnya anggapan bahwa non-muslim tak boleh memimpin kaum muslim. Lagi-lagi, ini adalah pelik mengenai tafsir Al Maidah ayat 51. Sudah banyak tafsir yang disampaikan oleh ulama-ulama sekalian, ada yang secara pandangan saya rasional ataupun irrasional. Namun hal ini sudah menjadi sebuah pandangan tertanam yang tersebar luas, saya kembali memandangnya hanya sebagai sebuah manuver politik belaka.

Sekelibat Tafsir Ayat

“O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact] allies of one another. And whoever is an ally to them among you – then indeed, he is [one] of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people.” – Q.S. Al Mai’dah 5:51

Mengutip sahih internasional dari quran.com, itulah bunyi ayat yang mencuat sebagai perdebatan anggapan bahwa non-muslim dilarang untuk memimpin umat muslim. Ada yang sangat mendukung anggapan tersebut dengan argumen untuk kembali menaati Qur’An, di lain sisi, ada juga yang mengingatkan dan menyerukan bahwa dalam menafsirkan sebuah ayat, umat wajib hukumnya untuk memerhatikan Asbabun Nuzul nya. Semuanya telah menjadi perdebatan yang panjang pasca beredarnya video hasil edit-an Buni Yani tentang Ahok di kepulauan Seribu.

Meskipun saya meyakini adanya konspirasi gerakan politik di balik semua itu, namun saya tak akan menuju ke arah sana lebih jauh. Hal yang lebih saya soroti adalah perdebatan anggapan dari penafsiran ayat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjegal langkah Ahok dalam kancah politik di ibukota ini memiliki dampak yang tidak dapat dianggap remeh sebagaimana para pelakunya melakukan hal itu. Dari sini juga timbul kentalnya labelling terhadap suatu kaum dengan stempel ‘radikal.’

Bagi saya, anggapan bahwa non-muslim dilarang memimpin umat muslim dengan berlindung di balik Al Mai’dah 51 adalah tidak masuk akal. Bukan maksud saya untuk menyangkal sebuah kitab, namun apabila kita telaah lagi jauh pada sahih  yang tercantum pada laman quran.com, tertulis jelas bahwa sahih tersebut menyebutkan kata-kata yang berbunyi, “do not take the Jews and the Christians as allies.” Ya benar, di situ disebutkan jelas allies dalam bahasa Arabnya awliyaadapun dalam bahasa Indonesianya adalah teman, tetapi di situ dijelaskan betul bahwa bukan leaderatau dalam bahasa Arabnya disebut zaeim.

Ada kemudian yang menafsirkan dengan argumen bahwa, “jika menjadi seorang teman saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin?” Ada juga yang menafsirkan dengan argumen bahwa awliya mengandung arti jamak, pemimpin termasuk di dalamnya. Apalagi jika sudah dihadapkan dengan seruan kembali ke Qur’An dan ancaman-ancaman seperti tidak akan mensholati jenazah yang tidak menaati hal tersebut. Semuanya membuat pusing tujuh keliling, kalau bisa delapan keliling ya saya sebutkan. Kira-kira tak jauhlah dari apa yang terjadi saat saya menghadiri diskusi yang sudah saya ceritakan sebelumnya.

Saya yang berasal dari keluarga yang saya golongkan sebagai muslim moderat, menolak mentah-mentah akan semua tafsir yang keblinger serta tak masuk akal tersebut. Saya rasa, umat muslim Indonesia tak perlu dihadapkan dengan seruan untuk kembali ke Al-Qur’An, karena pada sebelumnya mereka juga tidak pernah meninggalkan kitab suci Al-Qur’An. Menghadapi hal-hal tersebut, saya pun mencoba mencari tahu ulama-ulama yang menurut saya tidak mudah terpengaruh arus dalam tafsir akan ayat tersebut. Salah satunya ialah Quraish Shihab.

Dalam video berdurasi hampir lima menit, Quraish Shihab menjelaskan mengenai ayat yang menjadi perdebatan tersebut dengan memerhatikan aspek Asbabun Nuzul yang saya rasa sangat masuk akal. Ia menjelaskan bahwa awliya adalah sifatnya jamak dari kata ‘wali’. Wali adalah orang yang dekat. Wali Allah, adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka jika anda memiliki orang yang dekat dengan anda, di mana anda dapat bercerita mengenai rahasia serta keluh kesah anda, ia juga disebut sebagai wali.

Maka jika kembali mengacu pada ayat yang menyebutkan bahwa, “do not take the Jews and the Christians as allies.”Apalagi ayat terebut diturunkan pada masa perang, adalah memiliki arti dengan kondisi jangan menjadikan orang Yahudi dan Kristiani untuk berbagi keluh kesah yang dimaksudkan agar informasi serta rahasia tidak terbocorkan pada pihak lawan selama masa perang.

Lalu ia pun menganalogikan apabila umat muslim dihadapkan dengan situasi di mana ia memilih seorang dokter kristiani yang sudah terbukti handal, dan dokter muslim yang kurang handal, lebih, memilih yang mana? Jelas, jawabannya adalah dokter kristiani yang terbukti handal. Karena memang tidak ada larangan bagi umat muslim untuk memilih orang yang memang berniat mengusahkan kemaslahatan umat manusia, tanpa memandang baik suku, ras, agama, maupun tidak beragama sekalipun.

Dampaknya pada NKRI

Setelah melalui pemaparan di atas, harapannya adalah agar pembaca sekalian dapat mengerti apa yang tak banyak disampaikan selama ini. Lalu bagaimana dampaknya apabila memang masih bersikukuh bahwa umat muslim dilarang dipimpin oleh umat non-muslim?

Tentunya, hal ini adalah salah satu bentuk diskriminasi dan sebuah tindakan intoleran. Apabila anggapan ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat, maka terlahir bukan sebagai muslim adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kutukan. Bagaimana bisa? Dengan kuatnya anggapan ini, maka apakah seluruh umat non-muslim yang memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin harus memupuskan harapannya hanya dengan anggapan yang keliru ini. Padahal kita tahu, bahwa ketika kita terlahir, kebanyakan dari kita menganut agama yang sama dengan orangtua, artinya kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih agama sedari awal kita dilahirkan.

Jika mengacu pada UUD 1945, sudah jelas, tidak ada satupun pasal bahkan ayat yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang presiden adalah harus menganut salah satu agama tertentu. Ini terbukti jelas oleh bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Hal ini jelas sebagai bukti kuat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia tidak terdapat tuntutan untuk menganut agama yang ditentukan. Itu juga adalah sebab dari bunyi pertama Pancasila yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan, yang artinya bukan sebagai sebuah negara agama tertentu.

Buntut dari kisruh ini adalah mulai timbulnya rasa keterasingan minoritas di negaranya sendiri yang terkenal akan sikap toleransi tinggi serta menjunjung tinggi nilai kebhinekaan. Terinspirasi dari artikel kompasiana yang menjadi headline pada akhir-akhir ini, artikel tersebut menyebutkan akibat dari kisruh mengentalnya anggapan intoleran tersebut menimbulkan sebagaimana Papua yang didominasi oleh umat non-muslim, akan menyatakan merdeka apabila anggapan yang intoleran ini tetap dipertahankan.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka. Beliau mengkritik politisi kekinian yang menjual ayat agama untuk kepentingan kekuasaan. Makan hasil alam nusantara ini bukan hasil dari ARAB atau Timur Tengah, nanti Utang negara suru Timur tengah yang lunasin, mereka tiap hari hanya urus perang saudara, Indonesia juga mau nyusul timur tengah.”

Maka memang sudah jelas, segala tindakan-tindakan intoleran, yang ngaku-ngakunya tetep menyerukan kebhinekaan tapi dalam hal memilih pemimpin saja kolot, apakah masih pantas dianggap sebagai orang Indonesia?

 

Menelisik Arah Layar Pabrik Semen Rembang PT Semen Indonesia (SMGR) [Edisi Dialog Langsung Dengan Sekretaris SMGR, Agung Wiharto]

(sumber gambar: sindonews.com)

“Pada akhirnya, panas hingga ke permukaan nasional.”

Bagi saya, itulah kata-kata yang dapat mendeskripsikan perjuangan petani Kendeng saat ini. Para pejuang petani Kendeng harus kembali datang ke ibukota sejak tanggal 13 Maret untuk mengadakan kegiatan simbolis melawan pabrik semen di pegunungan Kendeng dengan mengecor kaki mereka dengan semen, dalam aksi #DipasungSemen2.

Timbul pertanyaan, kenapa harus melakukan aksi kembali?

Tentunya, setelah lelah dengan pemerintah provinsi yang ‘buta’ dan ‘tuli’ akan suara rakyatnya, perjuangan tak berhenti sampai di situ saja. Dengan harapan agar pemerintah pusat tidak seperti itu, aksi pun kembali dilakukan di ibukota hingga harus merenggut korban nyawa. Bu Patmi (48) adalah salah satu kartini Kendeng peserta aksi #DipasungSemen2 yang terrenggut nyawanya setelah ia akhirnya mau untuk ikut berhenti aksi dan melepaskan belenggu semen di kakinya pada 21 Maret lalu.

Saya, yang menyandang status sebagai mahasiswa, menyikapi isu ini dengan hati-hati. Karena tak sedikit orang yang bilang bahwa mahasiswa kebanyakan masih hanya ikut-ikutan. Asal atas nama rakyat, mereka bisa mengerahkan seluruh tenaga untuk membelanya, cari muka  sana-sini demi strategi eskalasi jabatan dalam organisasi tahun berikutnya, apalagi foto selfie saat aksi sebagai bukti peduli dan seorang aktivis. Bagi saya, mahasiswa ikut-ikutan itu konyol.

Lalu apabila saya sebagai mahasiswa mengambil langkah untuk membela suatu korporasi yang sedang dalam kontroversi. Tudingan tangan sebagai musuh takkan terlepas dari muka saya. Seketika, mereka yang tergiur dengan ide sosialis (padahal baru baca buku dikit) otomatis menuduh saya sebagai kaum kapitalis yang tidak pro rakyat. Padahal belum tentu pembangunan itu selalu merugikan rakyat.

Lantas, apa sikap saya sebagai mahasiswa dalam isu pabrik semen di pegunungan Kendeng?

(sumber gambar: liputan6.com)

Saya bukanlah orang yang tergolong lama dalam mengawal isu Kendeng, bahkan saya ini masih sangat-sangat baru. Tercatat dalam ingatan saya, bahwa saya baru mengawal isu ini secara lebih dalam pada awal bulan Desember 2016 ketika saya bergabung di suatu organisasi eksekutif kampus. Saya yang tergolong maba, awalnya lebih terhasut oleh tulisan-tulisan pro pabrik semen yang beredar di salah satu website opini. Awalnya saya setuju, namun sikap saya berubah ketika akhirnya mendalami kronologi pendirian pabrik semen tersebut.

Pabrik semen SMGR pegunungan Kendeng, sebelum pada akhirnya viral secara nasional, sudah mulai menimbulkan huru-hara sejak tahun 2010. Namun langsung saya persingkat saja. Eksploitasi operasi pabrik akan merusak Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal,  Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.

Titik awal dari pelanggaran pendirian pabrik semen ini adalah ketika Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, menyambut aksi long march petani Kendeng yang menolak pabrik dengan menerbitkan izin lingkungan baru pada tanggal 9 Desember 2016.

Sontak hal ini sangat mengecewakan para petani Kendeng, padahal putusan peninjauan kembali MA pada bulan Oktober tahun lalu telah memutuskan untuk membatalkan segala kegiatan dan izin usaha. Seperti diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.” Dalam poin putusan tertulis, mengabulkan PK, dan memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT. Semen Indonesia di Rembang.

Setelah dikecewakan seperti itu, perjuangan tak berakhir di situ saja. Para petani Kendeng mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Gubernur Jateng. Namun, lima hari setelah pendirian tenda, para petani Kendeng mendapat perlakukan represif aparat. Massa aksi dihalangi mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh. Alasan ini, dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum.

Aksi pun tak berhenti di situ, sebelum tenggat waktu Gubernur menyikapi putusan MA tanggal 17 Januari lalu, berbagai aksi kolaborasi mahasiswa dengan elemen masyarakat pun beberapa kali dilancarkan. Saya pun turut menjadi peserta dalam lancaran aksi tersebut. Hingga akhirnya Ganjar pada tanggal 17 Januari mematuhi putusan MA, namun hanya dengan ‘setengah hati’.

Hal itu terbukti melalui ucapannya dengan berkata, “Ini keputusan saya bukti mematuhi putusan MA, untuk selanjutnya terkait pengajuan izin lingkungan kembali saya kembalikan kepada PT. Semen Indonesia untuk melengkapinya,” ucap Ganjar di Wisma Perdamaian (17/01). Terbuktilah di mata saya, Ganjar adalah seorang ‘pengemplang’ hukum. Mungkin inilah keuntungan ia sebagai sarjana lulusan hukum.

Dugaan saya semakin nyata dengan timbulnya fakta yang akhir-akhir ini tiba. Yaitu pada tanggal 24 Februari lalu, Ganjar kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik semen PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng. Dengan dalil penggunaan diskresi, Ganjar lagi-lagi menggadaikan rakyat dan menghamba pada korporasi. Secara tidak langsung, Ganjar memaksa para petani Kendeng untuk beraksi di ibukota dan harus memakan korban nyawa.

Pengalaman Saya Akhir-Akhir Ini

Keprihatinan saya sebagai mahasiswa semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya pada kemarin Selasa, 21 Maret saya menghadiri suatu acara dialog terbuka yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat (AMPPERA) dengan tema “Rekonstruksi Cara Pandang Mahasiswa & Pemuda dalam Menyikapi Pembangunan Nasional “BUMN” di Indonesia” di hotel Siliwangi, Semarang. Sungguh menarik, acara ini dihadirkan oleh seorang akademisi, Hermawan Sulistyo, dan yang paling menarik bagi saya adalah Agung Wiharto, sekretaris PT. Semen Indonesia.

Acara ini menimbulkan pertanyaan bagi diri saya sendiri. Butuh dana sebesar apa hingga dialog terbuka diadakan di suatu ballroom hotel serta ada iming-iming free lunch-nya. Dan pertanyaan yang tak kalah penting, AMPPERA didanai oleh siapa?

Sejenak saya melupakan pertanyaan tersebut dan memerhatikan diskusi. Selama berjalannya diskusi, memang sudah sepatutnya sesuai dengan tema, para peserta diarahkan secara halus untuk mendukung pembangunan pabrik semen khususnya yang sedang bersengketa di pegunungan Kendeng.

Kata-kata yang masih teringat jelas di pikiran saya adalah, “Mahasiswa itu adalah instrumen progresif. Lucu kalau mau menghentikan dan membatalkan operasi pabrik semen. Kita ini sedang bersaing dengan serbuan perusahaan asing.”

Saya pun menyadari akan penggiringan opini tersebut, dan yang tak kalah menarik adalah ketika pak Agung menggunakan kesempatan nya untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa dampak lingkungan pendirian pabrik semen tidak akan seburuk yang dikira. Lalu ia pun menampilkan gambaran lingkungan pabrik semen yang telah beroperasi di daerah Tuban melalui sebuah power point yang telah ia siapkan sebelum sesi.

Sulit untuk menyangkal, memang saya secara pribadi belum pernah ke daerah Tuban yang dijanjikan akan kembali ijo dalam waktu singkat. Tetapi tetap saja, idealisme saya tetap pertahankan karena saya tidak dapat memercayai seorang korporat yang baru saja saya temui dan menyampaikan materi di depan mata saya.

(sumber gambar: beritajatim.com)

Sesi dialog terbuka pun selesai, saya bergegas untuk mendatangi pak Agung untuk menyodorkan beberapa pertanyaan, berikut adalah dialog saya yang viral bersama pak Agung:

Saya               : “Pak Agung, bukan berarti mewakili suatu kelompok. Saya mengajukan pertanyaan kepada bapak, kenapa pemprov Jateng sampai rela mematuhi putusan MA pada tenggat waktunya dan kenapa putusan MA ini akhirnya tidak dituruti secara penuh?”

Pak Agung    : “Lhoh, kok tanya ke saya. Seharusnya anda lebih menanyakan, kenapa BUMN seperti kami (PT. Semen Indonesia) ditolak dan kalah di MA? Kenapa perusahaan asing milik Jerman yang mendirikan pabriknya di Pati malah menang di MA? Itu seharusnya menjadi pertanyaan anda. Dan kenapa Gunretno orang Pati malah tidak menghiraukan pembangunan pabrik di daerah mereka sendiri? Sementara kita sebagai BUMN ditolak se-masif itu. Padahal tujuan kita buat negara.”

Saya                : “Lalu apa pendapat bapak terhadap pabrik semen perusahaan asing di Pati tersebut?”

Pak Agung    : “Tentunya kami tidak memiliki relasi yang buruk dengan mereka. Bahkan saya pun mengucapkan selamat kepada Direktur mereka melalui WhatsApp. *ditunjukannya chat antara ia dengan Pak Christ melalui aplikasi WhatsApp* Itu artinya kita fair dalam menghadapi persaingan. Saya pun berharap agar dapat menyusul perusahaan mereka sehingga kami dapat kembali beroperasi.”

Saya                : “Lalu bagaimana dengan argumen-argumen yang menyejahterakan masyarakat sekitar, bukankah yang diterima sebagai pekerja di pabrik semen tersebut hanya sekitar 251 orang dan itu pun hanya sebagai pekerja kasar?”

Pak Agung    : “Mas, di tempat kami masalah gaji pasti terjamin. Yang kami pekerjakan ada sekitar 1000 orang. Anda lulusan S1, kan? Anda kerja di tempat kami langsung dapat gaji Rp 16 juta mas. Bayangin tuh. Apalagi kalau masalah UMR. Di tempat kami UMR nya terjamin mas, sekitar Rp 1,4 juta.”

Saya                : “Berkilas balik pada tanggungjawab kepada alam dan masyarakat, apakah bapak yakin dengan apa yang terjadi se-indah apa yang bapak presentasikan tadi?”

Pak Agung    : “Woya jelas to mas. Kami ngga main-main dengan fakta. Nyatanya kita di Tuban dapat membangun embung di wilayah pasca-penambangan. Itu artinya kita serius mas. Intinya begini. Kami ini sedang ditekan oleh persaingan perusahaan asing. Kami membutuhkan dukungan dari kalangan mahasiswa seperti mas ini. Intinya dukung kami mas!”

Sesi dialog langsung hasil curi-curi waktu antara saya dan pak Agung berakhir dengan ia memberikan nomor telepon jika membutuhkan informasi dan ia mengatakan bahwa ia bersifat terbuka.

Dari yang telah saya sampaikan, saya mengambil poin-poin kesimpulan:

  1. Daerah penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia adalah daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal,  Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.
  2. Putusan MA, dalam website resmi MA, perkara nomor register 99 PK/TUN 2016, sudah seharusnya dipenuhi secara sepenuhnya. Perkara perusahaan berganti nama atau semacamnya, putusan tetap harus dipenuhi sepenuhnya.
  3. Ganjar sebagai orang yang terkenal sebagai anti-korupsi telah ‘bermain’ atas hukum dan rela menggadaikan dan menomor-dua kan rakyat.
  4. Perihal hukum, Pak Agung tidak menuding secara langsung ada yang salah dengan pabrik perusahaan asing di Pati. Saya menilai, bahwa jika pabrik perusahaan asing saja bisa melawan hukum, maka pabrik semen SMGR di pegunungan Kendeng tentunya juga harus bisa melakukan hal itu.
  5. Bualan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar hanya wacana karena pada presentasi dilakukan tidak ada penyampaian secara tegas dan langsung tentang nominal tenaga kerja yang diserap.

Sudah seharusnya keadilan ditegakkan, dan bukan sebagai mahasiswa saya ikut-ikutan. Jikalau kegiatan penambangan ini benar adanya, kenapa harus ada proses ‘penyelewengan’ hukum? Itu ungkapan ibarat kalau tidak menyuri, kenapa takut dituduh maling?

Sekiranya cukup, kembali mengingatkan bahwa yang saya sampaikan adalah berdasarkan opini saya pribadi dan pilihan untuk mencernanya berada di tangan pembaca. Sekian.

 

Tulisan ini juga dapat dibaca melalui laman:

https://seword.com/sosbud/menelisik-arah-layar-pabrik-semen-rembang-pt-semen-indonesia-smgr-edisi-dialog-langsung-dengan-sekretaris-smgr-agung-wiharto/