Keterasingan Minoritas Di Negerinya Sendiri

Idam01

Fenomena putusan vonis terhadap Basuki Tjahja Purnama – lanjut dipanggil Ahok – telah berhasil secara masif menggugah rasa simpati masyarakat terhadap sosok yang bisa dibilang fenomenal, namun juga kontroversial. Hal ini jelas terlihat dari maraknya aksi 1000 lilin di belahan kota-kota Indonesia, maupun banyaknya tulisan yang diunggah oleh netizen di sosial media. Dari orang yang tak mengerti hukum, secara instan menjadi ahli hukum hanya dengan menganalisa sedikit akan kontroversi putusan hakim yang menjatuhkan Pasal 156a. Tak luput dari itu, kekuatan argumentasi  mereka ditonjolkan melalui kolom komentar sebuah tulisan opini.

Melihat fenomena ini, saya tidak banyak berkomentar. Saya pun menahan diri untuk tidak membuat tulisan tandingan bagi mereka yang saya rasa terlalu kolot untuk memahami merebak luasnya fenomena tersebut. Namun apa daya, toh akhirnya saya menerbitkan tulisan ini. Tetapi tulisan ini tidak akan memandang dari sisi adilnya putusan vonis yang dijatuhkan pada Ahok, tulisan ini akan lebih bersudut pandang pada seorang minoritas yang semakin merasakan keterasingan di tempat di mana ia tinggal. Harapan saya tidak muluk-muluk. Semoga budaya literasi mereka tetap terjaga, tidak surut akan berakhirnya fenomena yang telah terjadi.

Pantikan Tulisan Saya

Akhir-akhir ini saya merasa cukup tercengang setelah menghadiri sebuah diskusi di wilayah kampus yang mengangkat tema diskusi mengenai Ahok. Sebelumnya, hati kecil saya pun berkata, “Ahok lagi, Ahok lagi, ah bosan!” Tetapi tetap saja jiwa saya tidak bisa menuruti rasa bosan tersebut. Menghadiri diskusi tersebut, rasa antusias saya menjulang tinggi. Saya membayangkan berada di dalam sebuah diskusi di mana terdapat dua arah pemikiran di mana menimbulkan proses dialektis yang seru. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tak apa.

Pada saat awal mendatangi diskusi, saya pun sudah sedikit heran. Diskusi ini sangat berbeda dan menggugah rasa bertanya saya. Diskusi di mana biasanya para peserta melakukannya dengan pola tersentralisasi pada salah satu pemantik, ataupun berbentuk lingkaran agar semua dapat sama rata terdengar volume suaranya. Pada diskusi kali ini dilakukan dengan pola di mana laki-laki mengerubung berbentuk lingkaran dan berada dekat dengan pemantik dan perempuan berada di luar lingkaran dan membentuk sebuah kotak yang berada di belakang barisan cowok. Entah apakah ini sebuah budaya yang saya harus maklumi atau memang harus tetap dipandang sebagai sebuah anomali di mata saya. Saya tak ingin menentukan sikap.

Dari situ, antusiasme saya langsung merosot turun namun tetap saja saya mengikuti diskusi itu. Ditambah lagi melihat dari kajian yang diedarkan saat sesi diskusi, saya langsung paham bahwa diskusi ini akan berjalan satu arah saja. Meski sepertinya hanya saya sendiri yang memiliki pemikiran berbeda, tapi pada saat itu saya enggan untuk melakukannya. Itu sama saja seperti 1 dibanding 25. Saya sedang tidak berminat untuk menjadi seorang Sparta pada saat itu.

Dari diskusi ini, ada satu hal yang saya soroti secara mendalam. Bukan mengenai adilnya vonis Ahok, namun adalah bagaimana kuatnya anggapan bahwa non-muslim tak boleh memimpin kaum muslim. Lagi-lagi, ini adalah pelik mengenai tafsir Al Maidah ayat 51. Sudah banyak tafsir yang disampaikan oleh ulama-ulama sekalian, ada yang secara pandangan saya rasional ataupun irrasional. Namun hal ini sudah menjadi sebuah pandangan tertanam yang tersebar luas, saya kembali memandangnya hanya sebagai sebuah manuver politik belaka.

Sekelibat Tafsir Ayat

“O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact] allies of one another. And whoever is an ally to them among you – then indeed, he is [one] of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people.” – Q.S. Al Mai’dah 5:51

Mengutip sahih internasional dari quran.com, itulah bunyi ayat yang mencuat sebagai perdebatan anggapan bahwa non-muslim dilarang untuk memimpin umat muslim. Ada yang sangat mendukung anggapan tersebut dengan argumen untuk kembali menaati Qur’An, di lain sisi, ada juga yang mengingatkan dan menyerukan bahwa dalam menafsirkan sebuah ayat, umat wajib hukumnya untuk memerhatikan Asbabun Nuzul nya. Semuanya telah menjadi perdebatan yang panjang pasca beredarnya video hasil edit-an Buni Yani tentang Ahok di kepulauan Seribu.

Meskipun saya meyakini adanya konspirasi gerakan politik di balik semua itu, namun saya tak akan menuju ke arah sana lebih jauh. Hal yang lebih saya soroti adalah perdebatan anggapan dari penafsiran ayat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjegal langkah Ahok dalam kancah politik di ibukota ini memiliki dampak yang tidak dapat dianggap remeh sebagaimana para pelakunya melakukan hal itu. Dari sini juga timbul kentalnya labelling terhadap suatu kaum dengan stempel ‘radikal.’

Bagi saya, anggapan bahwa non-muslim dilarang memimpin umat muslim dengan berlindung di balik Al Mai’dah 51 adalah tidak masuk akal. Bukan maksud saya untuk menyangkal sebuah kitab, namun apabila kita telaah lagi jauh pada sahih  yang tercantum pada laman quran.com, tertulis jelas bahwa sahih tersebut menyebutkan kata-kata yang berbunyi, “do not take the Jews and the Christians as allies.” Ya benar, di situ disebutkan jelas allies dalam bahasa Arabnya awliyaadapun dalam bahasa Indonesianya adalah teman, tetapi di situ dijelaskan betul bahwa bukan leaderatau dalam bahasa Arabnya disebut zaeim.

Ada kemudian yang menafsirkan dengan argumen bahwa, “jika menjadi seorang teman saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin?” Ada juga yang menafsirkan dengan argumen bahwa awliya mengandung arti jamak, pemimpin termasuk di dalamnya. Apalagi jika sudah dihadapkan dengan seruan kembali ke Qur’An dan ancaman-ancaman seperti tidak akan mensholati jenazah yang tidak menaati hal tersebut. Semuanya membuat pusing tujuh keliling, kalau bisa delapan keliling ya saya sebutkan. Kira-kira tak jauhlah dari apa yang terjadi saat saya menghadiri diskusi yang sudah saya ceritakan sebelumnya.

Saya yang berasal dari keluarga yang saya golongkan sebagai muslim moderat, menolak mentah-mentah akan semua tafsir yang keblinger serta tak masuk akal tersebut. Saya rasa, umat muslim Indonesia tak perlu dihadapkan dengan seruan untuk kembali ke Al-Qur’An, karena pada sebelumnya mereka juga tidak pernah meninggalkan kitab suci Al-Qur’An. Menghadapi hal-hal tersebut, saya pun mencoba mencari tahu ulama-ulama yang menurut saya tidak mudah terpengaruh arus dalam tafsir akan ayat tersebut. Salah satunya ialah Quraish Shihab.

Dalam video berdurasi hampir lima menit, Quraish Shihab menjelaskan mengenai ayat yang menjadi perdebatan tersebut dengan memerhatikan aspek Asbabun Nuzul yang saya rasa sangat masuk akal. Ia menjelaskan bahwa awliya adalah sifatnya jamak dari kata ‘wali’. Wali adalah orang yang dekat. Wali Allah, adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka jika anda memiliki orang yang dekat dengan anda, di mana anda dapat bercerita mengenai rahasia serta keluh kesah anda, ia juga disebut sebagai wali.

Maka jika kembali mengacu pada ayat yang menyebutkan bahwa, “do not take the Jews and the Christians as allies.”Apalagi ayat terebut diturunkan pada masa perang, adalah memiliki arti dengan kondisi jangan menjadikan orang Yahudi dan Kristiani untuk berbagi keluh kesah yang dimaksudkan agar informasi serta rahasia tidak terbocorkan pada pihak lawan selama masa perang.

Lalu ia pun menganalogikan apabila umat muslim dihadapkan dengan situasi di mana ia memilih seorang dokter kristiani yang sudah terbukti handal, dan dokter muslim yang kurang handal, lebih, memilih yang mana? Jelas, jawabannya adalah dokter kristiani yang terbukti handal. Karena memang tidak ada larangan bagi umat muslim untuk memilih orang yang memang berniat mengusahkan kemaslahatan umat manusia, tanpa memandang baik suku, ras, agama, maupun tidak beragama sekalipun.

Dampaknya pada NKRI

Setelah melalui pemaparan di atas, harapannya adalah agar pembaca sekalian dapat mengerti apa yang tak banyak disampaikan selama ini. Lalu bagaimana dampaknya apabila memang masih bersikukuh bahwa umat muslim dilarang dipimpin oleh umat non-muslim?

Tentunya, hal ini adalah salah satu bentuk diskriminasi dan sebuah tindakan intoleran. Apabila anggapan ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat, maka terlahir bukan sebagai muslim adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kutukan. Bagaimana bisa? Dengan kuatnya anggapan ini, maka apakah seluruh umat non-muslim yang memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin harus memupuskan harapannya hanya dengan anggapan yang keliru ini. Padahal kita tahu, bahwa ketika kita terlahir, kebanyakan dari kita menganut agama yang sama dengan orangtua, artinya kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih agama sedari awal kita dilahirkan.

Jika mengacu pada UUD 1945, sudah jelas, tidak ada satupun pasal bahkan ayat yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang presiden adalah harus menganut salah satu agama tertentu. Ini terbukti jelas oleh bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Hal ini jelas sebagai bukti kuat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia tidak terdapat tuntutan untuk menganut agama yang ditentukan. Itu juga adalah sebab dari bunyi pertama Pancasila yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan, yang artinya bukan sebagai sebuah negara agama tertentu.

Buntut dari kisruh ini adalah mulai timbulnya rasa keterasingan minoritas di negaranya sendiri yang terkenal akan sikap toleransi tinggi serta menjunjung tinggi nilai kebhinekaan. Terinspirasi dari artikel kompasiana yang menjadi headline pada akhir-akhir ini, artikel tersebut menyebutkan akibat dari kisruh mengentalnya anggapan intoleran tersebut menimbulkan sebagaimana Papua yang didominasi oleh umat non-muslim, akan menyatakan merdeka apabila anggapan yang intoleran ini tetap dipertahankan.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka. Beliau mengkritik politisi kekinian yang menjual ayat agama untuk kepentingan kekuasaan. Makan hasil alam nusantara ini bukan hasil dari ARAB atau Timur Tengah, nanti Utang negara suru Timur tengah yang lunasin, mereka tiap hari hanya urus perang saudara, Indonesia juga mau nyusul timur tengah.”

Maka memang sudah jelas, segala tindakan-tindakan intoleran, yang ngaku-ngakunya tetep menyerukan kebhinekaan tapi dalam hal memilih pemimpin saja kolot, apakah masih pantas dianggap sebagai orang Indonesia?

 

Menelisik Arah Layar Pabrik Semen Rembang PT Semen Indonesia (SMGR) [Edisi Dialog Langsung Dengan Sekretaris SMGR, Agung Wiharto]

(sumber gambar: sindonews.com)

“Pada akhirnya, panas hingga ke permukaan nasional.”

Bagi saya, itulah kata-kata yang dapat mendeskripsikan perjuangan petani Kendeng saat ini. Para pejuang petani Kendeng harus kembali datang ke ibukota sejak tanggal 13 Maret untuk mengadakan kegiatan simbolis melawan pabrik semen di pegunungan Kendeng dengan mengecor kaki mereka dengan semen, dalam aksi #DipasungSemen2.

Timbul pertanyaan, kenapa harus melakukan aksi kembali?

Tentunya, setelah lelah dengan pemerintah provinsi yang ‘buta’ dan ‘tuli’ akan suara rakyatnya, perjuangan tak berhenti sampai di situ saja. Dengan harapan agar pemerintah pusat tidak seperti itu, aksi pun kembali dilakukan di ibukota hingga harus merenggut korban nyawa. Bu Patmi (48) adalah salah satu kartini Kendeng peserta aksi #DipasungSemen2 yang terrenggut nyawanya setelah ia akhirnya mau untuk ikut berhenti aksi dan melepaskan belenggu semen di kakinya pada 21 Maret lalu.

Saya, yang menyandang status sebagai mahasiswa, menyikapi isu ini dengan hati-hati. Karena tak sedikit orang yang bilang bahwa mahasiswa kebanyakan masih hanya ikut-ikutan. Asal atas nama rakyat, mereka bisa mengerahkan seluruh tenaga untuk membelanya, cari muka  sana-sini demi strategi eskalasi jabatan dalam organisasi tahun berikutnya, apalagi foto selfie saat aksi sebagai bukti peduli dan seorang aktivis. Bagi saya, mahasiswa ikut-ikutan itu konyol.

Lalu apabila saya sebagai mahasiswa mengambil langkah untuk membela suatu korporasi yang sedang dalam kontroversi. Tudingan tangan sebagai musuh takkan terlepas dari muka saya. Seketika, mereka yang tergiur dengan ide sosialis (padahal baru baca buku dikit) otomatis menuduh saya sebagai kaum kapitalis yang tidak pro rakyat. Padahal belum tentu pembangunan itu selalu merugikan rakyat.

Lantas, apa sikap saya sebagai mahasiswa dalam isu pabrik semen di pegunungan Kendeng?

(sumber gambar: liputan6.com)

Saya bukanlah orang yang tergolong lama dalam mengawal isu Kendeng, bahkan saya ini masih sangat-sangat baru. Tercatat dalam ingatan saya, bahwa saya baru mengawal isu ini secara lebih dalam pada awal bulan Desember 2016 ketika saya bergabung di suatu organisasi eksekutif kampus. Saya yang tergolong maba, awalnya lebih terhasut oleh tulisan-tulisan pro pabrik semen yang beredar di salah satu website opini. Awalnya saya setuju, namun sikap saya berubah ketika akhirnya mendalami kronologi pendirian pabrik semen tersebut.

Pabrik semen SMGR pegunungan Kendeng, sebelum pada akhirnya viral secara nasional, sudah mulai menimbulkan huru-hara sejak tahun 2010. Namun langsung saya persingkat saja. Eksploitasi operasi pabrik akan merusak Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal,  Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.

Titik awal dari pelanggaran pendirian pabrik semen ini adalah ketika Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, menyambut aksi long march petani Kendeng yang menolak pabrik dengan menerbitkan izin lingkungan baru pada tanggal 9 Desember 2016.

Sontak hal ini sangat mengecewakan para petani Kendeng, padahal putusan peninjauan kembali MA pada bulan Oktober tahun lalu telah memutuskan untuk membatalkan segala kegiatan dan izin usaha. Seperti diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.” Dalam poin putusan tertulis, mengabulkan PK, dan memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT. Semen Indonesia di Rembang.

Setelah dikecewakan seperti itu, perjuangan tak berakhir di situ saja. Para petani Kendeng mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Gubernur Jateng. Namun, lima hari setelah pendirian tenda, para petani Kendeng mendapat perlakukan represif aparat. Massa aksi dihalangi mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh. Alasan ini, dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum.

Aksi pun tak berhenti di situ, sebelum tenggat waktu Gubernur menyikapi putusan MA tanggal 17 Januari lalu, berbagai aksi kolaborasi mahasiswa dengan elemen masyarakat pun beberapa kali dilancarkan. Saya pun turut menjadi peserta dalam lancaran aksi tersebut. Hingga akhirnya Ganjar pada tanggal 17 Januari mematuhi putusan MA, namun hanya dengan ‘setengah hati’.

Hal itu terbukti melalui ucapannya dengan berkata, “Ini keputusan saya bukti mematuhi putusan MA, untuk selanjutnya terkait pengajuan izin lingkungan kembali saya kembalikan kepada PT. Semen Indonesia untuk melengkapinya,” ucap Ganjar di Wisma Perdamaian (17/01). Terbuktilah di mata saya, Ganjar adalah seorang ‘pengemplang’ hukum. Mungkin inilah keuntungan ia sebagai sarjana lulusan hukum.

Dugaan saya semakin nyata dengan timbulnya fakta yang akhir-akhir ini tiba. Yaitu pada tanggal 24 Februari lalu, Ganjar kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik semen PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng. Dengan dalil penggunaan diskresi, Ganjar lagi-lagi menggadaikan rakyat dan menghamba pada korporasi. Secara tidak langsung, Ganjar memaksa para petani Kendeng untuk beraksi di ibukota dan harus memakan korban nyawa.

Pengalaman Saya Akhir-Akhir Ini

Keprihatinan saya sebagai mahasiswa semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya pada kemarin Selasa, 21 Maret saya menghadiri suatu acara dialog terbuka yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat (AMPPERA) dengan tema “Rekonstruksi Cara Pandang Mahasiswa & Pemuda dalam Menyikapi Pembangunan Nasional “BUMN” di Indonesia” di hotel Siliwangi, Semarang. Sungguh menarik, acara ini dihadirkan oleh seorang akademisi, Hermawan Sulistyo, dan yang paling menarik bagi saya adalah Agung Wiharto, sekretaris PT. Semen Indonesia.

Acara ini menimbulkan pertanyaan bagi diri saya sendiri. Butuh dana sebesar apa hingga dialog terbuka diadakan di suatu ballroom hotel serta ada iming-iming free lunch-nya. Dan pertanyaan yang tak kalah penting, AMPPERA didanai oleh siapa?

Sejenak saya melupakan pertanyaan tersebut dan memerhatikan diskusi. Selama berjalannya diskusi, memang sudah sepatutnya sesuai dengan tema, para peserta diarahkan secara halus untuk mendukung pembangunan pabrik semen khususnya yang sedang bersengketa di pegunungan Kendeng.

Kata-kata yang masih teringat jelas di pikiran saya adalah, “Mahasiswa itu adalah instrumen progresif. Lucu kalau mau menghentikan dan membatalkan operasi pabrik semen. Kita ini sedang bersaing dengan serbuan perusahaan asing.”

Saya pun menyadari akan penggiringan opini tersebut, dan yang tak kalah menarik adalah ketika pak Agung menggunakan kesempatan nya untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa dampak lingkungan pendirian pabrik semen tidak akan seburuk yang dikira. Lalu ia pun menampilkan gambaran lingkungan pabrik semen yang telah beroperasi di daerah Tuban melalui sebuah power point yang telah ia siapkan sebelum sesi.

Sulit untuk menyangkal, memang saya secara pribadi belum pernah ke daerah Tuban yang dijanjikan akan kembali ijo dalam waktu singkat. Tetapi tetap saja, idealisme saya tetap pertahankan karena saya tidak dapat memercayai seorang korporat yang baru saja saya temui dan menyampaikan materi di depan mata saya.

(sumber gambar: beritajatim.com)

Sesi dialog terbuka pun selesai, saya bergegas untuk mendatangi pak Agung untuk menyodorkan beberapa pertanyaan, berikut adalah dialog saya yang viral bersama pak Agung:

Saya               : “Pak Agung, bukan berarti mewakili suatu kelompok. Saya mengajukan pertanyaan kepada bapak, kenapa pemprov Jateng sampai rela mematuhi putusan MA pada tenggat waktunya dan kenapa putusan MA ini akhirnya tidak dituruti secara penuh?”

Pak Agung    : “Lhoh, kok tanya ke saya. Seharusnya anda lebih menanyakan, kenapa BUMN seperti kami (PT. Semen Indonesia) ditolak dan kalah di MA? Kenapa perusahaan asing milik Jerman yang mendirikan pabriknya di Pati malah menang di MA? Itu seharusnya menjadi pertanyaan anda. Dan kenapa Gunretno orang Pati malah tidak menghiraukan pembangunan pabrik di daerah mereka sendiri? Sementara kita sebagai BUMN ditolak se-masif itu. Padahal tujuan kita buat negara.”

Saya                : “Lalu apa pendapat bapak terhadap pabrik semen perusahaan asing di Pati tersebut?”

Pak Agung    : “Tentunya kami tidak memiliki relasi yang buruk dengan mereka. Bahkan saya pun mengucapkan selamat kepada Direktur mereka melalui WhatsApp. *ditunjukannya chat antara ia dengan Pak Christ melalui aplikasi WhatsApp* Itu artinya kita fair dalam menghadapi persaingan. Saya pun berharap agar dapat menyusul perusahaan mereka sehingga kami dapat kembali beroperasi.”

Saya                : “Lalu bagaimana dengan argumen-argumen yang menyejahterakan masyarakat sekitar, bukankah yang diterima sebagai pekerja di pabrik semen tersebut hanya sekitar 251 orang dan itu pun hanya sebagai pekerja kasar?”

Pak Agung    : “Mas, di tempat kami masalah gaji pasti terjamin. Yang kami pekerjakan ada sekitar 1000 orang. Anda lulusan S1, kan? Anda kerja di tempat kami langsung dapat gaji Rp 16 juta mas. Bayangin tuh. Apalagi kalau masalah UMR. Di tempat kami UMR nya terjamin mas, sekitar Rp 1,4 juta.”

Saya                : “Berkilas balik pada tanggungjawab kepada alam dan masyarakat, apakah bapak yakin dengan apa yang terjadi se-indah apa yang bapak presentasikan tadi?”

Pak Agung    : “Woya jelas to mas. Kami ngga main-main dengan fakta. Nyatanya kita di Tuban dapat membangun embung di wilayah pasca-penambangan. Itu artinya kita serius mas. Intinya begini. Kami ini sedang ditekan oleh persaingan perusahaan asing. Kami membutuhkan dukungan dari kalangan mahasiswa seperti mas ini. Intinya dukung kami mas!”

Sesi dialog langsung hasil curi-curi waktu antara saya dan pak Agung berakhir dengan ia memberikan nomor telepon jika membutuhkan informasi dan ia mengatakan bahwa ia bersifat terbuka.

Dari yang telah saya sampaikan, saya mengambil poin-poin kesimpulan:

  1. Daerah penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia adalah daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal,  Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.
  2. Putusan MA, dalam website resmi MA, perkara nomor register 99 PK/TUN 2016, sudah seharusnya dipenuhi secara sepenuhnya. Perkara perusahaan berganti nama atau semacamnya, putusan tetap harus dipenuhi sepenuhnya.
  3. Ganjar sebagai orang yang terkenal sebagai anti-korupsi telah ‘bermain’ atas hukum dan rela menggadaikan dan menomor-dua kan rakyat.
  4. Perihal hukum, Pak Agung tidak menuding secara langsung ada yang salah dengan pabrik perusahaan asing di Pati. Saya menilai, bahwa jika pabrik perusahaan asing saja bisa melawan hukum, maka pabrik semen SMGR di pegunungan Kendeng tentunya juga harus bisa melakukan hal itu.
  5. Bualan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar hanya wacana karena pada presentasi dilakukan tidak ada penyampaian secara tegas dan langsung tentang nominal tenaga kerja yang diserap.

Sudah seharusnya keadilan ditegakkan, dan bukan sebagai mahasiswa saya ikut-ikutan. Jikalau kegiatan penambangan ini benar adanya, kenapa harus ada proses ‘penyelewengan’ hukum? Itu ungkapan ibarat kalau tidak menyuri, kenapa takut dituduh maling?

Sekiranya cukup, kembali mengingatkan bahwa yang saya sampaikan adalah berdasarkan opini saya pribadi dan pilihan untuk mencernanya berada di tangan pembaca. Sekian.

 

Tulisan ini juga dapat dibaca melalui laman:

https://seword.com/sosbud/menelisik-arah-layar-pabrik-semen-rembang-pt-semen-indonesia-smgr-edisi-dialog-langsung-dengan-sekretaris-smgr-agung-wiharto/